Walikota Pekalongan Sepanjang Masa #1

Kemajuan suatu kelompok masyarakat tentu tidak lepas dari peran Sang Pemimpin, termasuk pula soal Kota. Banyak kota-kota besar di dunia yang sebelumnya tertinggal dan terbelakang, namun setelah dipimpin oleh seseorang yang revolusioner mampu merubahnya menjadi kota yang maju. Sebut saja walikota dibeberapa kota di Arab Saudi, yang dahulunya gurun sahara namun sekarang menjadi kota dengan banyak gedung pencakar langit. Sementara itu di kota kita sendiri, Kota Pekalongan, selama kurun waktu 104 tahun yakni dari 1906 sampai dengan tahun 2010, sudah ada 14 Walikota yang memimpin Kota Pekalongan. Dengan gaya kepemimpinan yang berbeda, namun mereka mempunyai tujuan yang sama, yakni untuk membangun dan memajukan Kota Batik hingga seperti sekarang ini, berikut ini adalah cerita singkat tentang kepemimpinan beberapa Walikota Pekalongan.

1. Hj. Kuneman (menjabat dari tanggal 1 April 1906 sampai 8 Maret 1942)

Hj. Kuneman diangkat sebagai Walikota atau Burgemeester (sebutan dari Pemerintah kolonial Belanda) untuk yang pertama kali pada tanggal 1 April 1906 berdasarkan staatbllad Nomer 124 Tahun 1906, dibuat tanggal 21 Februari 1906 dan dikeluarkan pada tanggal 1 Maret 1906 oleh Wakil Sekretaris Umum DE GROOT dan JB. VAN HEUTSZ dan mulai berlaku tanggal 1 April 1906. Beliau menjabat sebagai Walikota mulai tanggal 1 April 1906 sampai dengan awal pendudukan Jepang 1942 dan waktu itu, yang mengangkat adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda dengan masa jabatan yang waktu itu justru tidak terbatas.

2. Kawabata / R. Soempeno Danoewilogo (Menjabat dari tanggal 8 Maret 1942 sampai 24 Agustus 1945)

Pada masa itu Burgemeester (Walikota) diganti namanya menjadi SITYO. Tugas utamanya adalah melayani kepentingan perang "DAI TOA" (Perang Asia Timur Raya ). Hal ini berlaku juga untuk Kota lain diseluruh Indonesia. Meskipun sitya dijabat oleh Kawabata, namun yang menjalankan tugas sehari-hari adalah R. Soempeno Danoewilogo. R. Soempeno Danoewilogo kala itu menjabat sebagai walikota dari tanggal 8 Maret 1942 sampai dengan tanggal 24 Agustus 1945 atau masa-masa kemerdekaan.

3. R. Soempeno Danoewilogo (Menjabat dari tanggal 17 Agustus 1945 sampai 15 Maret 1954)

R. Soempeno Danoewilogo lahir di Temanggung pada 17 Maret 1894. Pada masa jabatannya banyak peristiwa yang sangat menentukan perjalanan Kota Besar Pekalongan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Republik Indonesia. Pada waktu itu di Kota Pekalongan sedang terjadi gejolak perjuangan rakyat, pemuda dan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Peristiwa yang terpenting adalah pengibaran bendera Merah Putih dan perebutan tentara Jepang. Insiden berdarah terjadi pada saat perenbutan markas Kompetai oleh rakyat yang dimotori oleh para pemuda dan badan- badan perjuangan. R. Soempeno Danoewilogo  menjabat sebagai Walikota Pekalongan dari tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan 15 Maret 1954

4. R. Agoes Miftah Danoekoesoemo (Menjabat dari tanggal 1 Juni 1954 sampai 1 Nopember 1956)

R. Agoes Miftah Danoekoesoemo dilahirkan di Brebes pada 30 Agustus 1915. Beliau menjabat sebagai Walikota/Kepala Daerah Kota Pekalongan berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Mei 1954 Nomor : UP-11/1/22. Periode Pemerintahan Beliau merupakan masa revolusi kemerdekaan, sehingga kondisi di Pekalongan terpengaruh oleh peperangan, antara lain konfrontasi dengan Agresi Belanda I dan II. Beliau menjabat sebagai walikota Pekalongan hinggal tanggal 1 Nopember 1956.

5. M. Soehartono Slamet Poespopranata (Menjabat dari tanggal 1 Nopember 1956 sampai tanggal 19 Nopember 1956)

M. Soehartono Slamet Poespopranata lahir pada tanggal 29 Agustus 1905. Beliau diangkat menjadi Walikota/Kepala Daerah Kota Besar Pekalongan dengan Surat Keputusan Dalam Negeri tanggal 30 Oktober 1956 Nomer : UP-14/2/7. Pada waktu menjabat sebagai Walikota, penyelenggaraan pemerintahan menganut asas desentralisasi. Pemberlakuan dua asas ini merupakan konsekuensi dari diberlakukannya Undang- Undang Nomer 1 Tahun 1957 tentang Pokok Pemerintahan di Daerah. Tugas Walikota mencakup dua hal, yakni sebagai pejabat Pemerintahan pusat dan sekaligus sebagai Kepala Daerah. Beliau mengakhiri jabatannya sebagai Walikota Pekalongan pada tanggal 19 Nopember 1956.

6. R. Iskandar Said  (Menjabat dari tanggal 13 Januari 1958 sampai 17 Januari 1959)

R. Iskandar Said  dilahirkan di Temanggung pada tahun 1898. Beliau diangkat sebagai Kepala Daerah Kotapraja Pekalongan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri TANGGAL 2 jANUARI 1957, Nomer : Des,71/1/10.

Pada waktu menjabat sebagai Walikota ,penyelenggaraan pemerintahan menganut asas Dekonsentrasi dan asas Desentralisasi . Pemberlakuan dua asas ini merupakan konsekuensi dari diberlakukannya Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1957 tentang pokok Pemerintahan di Daerah. Tugas Walikota mencangkup dua hal, yakni sebagai Pejabat Pemerintah Pusat dan sekaligus sebagai Kepala daerah. R. Iskandar Said menjabat sebagai Walikota Pekalongan hingga 17 Januari 1959.

7. R.M. Bambang Sardjono Noerstyo (Menjabat dari tanggal 14 April 1959 sampai dengan Nopember 1959)

R.M. Bambang Sardjono Noerstyo lahir di Yogyakarta pada tahun 1926. Beliau disahkan sebagai Kepala Daerah Kotapraja Pekalongan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Maret 1959 Nomer : Des. 71/6/26/57 dan dilantik pada tanggal 14 April 1959. Beliau menyelesaikan jabatannya pada bulan Nopember 1959.

Selanjutnya: Walikota Pekalongan Sepanjang Masa #2